Semarang (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sepakat menanggulangi radikalisme dan terorisme demi menjaga tegaknya NKRI.

"Kami semua ini bersaudara, harus bersatu," kata Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siradj, usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PBNU dan DPP LDII, di Kantor DPW LDII Jawa Tengah, Semarang, Minggu.

Kesepakatan PBNU-LDII itu tertuang dalam MoU yang butir-butirnya, meliputi bidang dakwah deradikalisasi, pendidikan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, kedaulatan pangan, dan menjaga tegaknya NKRI.

Kerja sama bidang dakwah deradikalisasi dalam pelaksanaannya akan ditindaklanjuti melalui bidang organisasi masing-masing, yakni Lembaga Dakwah NU dan Koordinasi Bidang Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII.

Menurut Said, seluruh komponen bangsa harus bersatu dalam menanggulangi radikalisme dan tidak bisa berjuang sendiri-sendiri, bahkan pemerintah harus menggandeng "civil society", termasuk organisasi kemasyarakatan.

"Kami memasuki era globalisasi yang sangat keras, kita harus bersatu. NU juga sudah menjalin kerja sama dengan ormas-ormas lain, seperti Syarikat Islam, kali ini dengan LDII. Insya Allah dengan yang lain juga," katanya.

Melalui kerjasama itu, kata Said yang juga Koordinator Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kedua pihak akan intensif melakukan pertemuan-pertemuan membahas penanggulangan gerakan radikalisme.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII KH Abdullah Syam menyatakan sangat setuju dengan upaya deradikalisasi untuk menanggulangi gerakan-gerakan radikalisme, sebab dalam konsep Islam sesungguhnya tidak ada radikalisme.

Ia mengakui berkembangnya gerakan radikalisme merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia yang tidak bisa ditanggulangi secara sendiri-sendiri sehingga memerlukan kerja sama antarberbagai pihak terkait.

"Untuk menanggulangi itu (radikalisme) tentunya perlu adanya suatu proses dakwah. Namun, tentunya kami tidak bisa sendiri sehingga digagas kerja sama dengan pihak terkait, termasuk dengan NU," katanya.

Nantinya, kata Abdullah, langkah-langkah kerja sama tersebut akan disosialisaikan hingga ke elemen masyarakat bawah, sampai tingkat kecamatan dan desa sehingga bisa diimplementasikan secara menyeluruh.

Hadir dalam penandatanganan MoU PBNU-LDII, sekaligus peresmian Kantor DPW LDII Jateng, antara lain Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih dan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Prof Abdul Jamil.
(KR-ZLS/BD009)